PEMALANG – Plt. Bupati Pemalang, Nurkholes menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan, penguatan koordinasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik menjelang akhir tahun anggaran 2026.

Penegasan tersebut disampaikan Nurkholes dalam rakor Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bulan Oktober 2026 di Sasana Bhakti Praja di lingkungan Setda Kabupaten Pemalang, Rabu (14/10/2026).

Ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah bekerja secara solid, profesional, dan responsif dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Nurkholes juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran. Seluruh perangkat daerah juga diminta untuk memperbaiki perencanaan, melakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh, serta memperkuat komunikasi antara pimpinan dan bawahan agar pelaksanaan program lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Sekda Pemalang Bagus Sutopo menyampaikan bahwa rakor menjadi forum evaluasi penyelenggaraan pemerintahan sekaligus pemantauan perkembangan program dan kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD). Ia meminta seluruh perangkat daerah mengoptimalkan sisa waktu Oktober hingga Desember 2026, terutama setelah penetapan anggaran perubahan, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan kualitas pelaksanaan kegiatan.

Menurut Bagus, evaluasi tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga mencakup progres kegiatan, penanganan keluhan masyarakat, dan kendala di lapangan.

Agenda lain yang dibahas dalam rakor tersebut meliputi realisasi anggaran hingga 30 September 2026, penanganan kasus perundungan di sekolah, pembangunan infrastruktur, perbaikan Pasar Belik, serta persoalan infrastruktur di wilayah Wisnu. Rakor tersebut juga menjadi momentum silaturahmi dengan Kapolres Pemalang yang baru, AKBP Anggaito Hadi Prabowo.

Sebelumnya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pemalang, Tutuko Raharjo, memaparkan evaluasi realisasi pendapatan, belanja daerah, dan capaian kinerja fisik perangkat daerah.

Tutuko meminta perangkat daerah yang capaian realisasi anggaran maupun fisiknya masih rendah untuk segera mengidentifikasi kendala dan menyusun langkah percepatan. Ia juga minta agar monitoring  dilakukan setiap minggu dengan melaporkan perkembangan realisasi keuangan dan fisik, kegiatan yang mengalami hambatan, serta tindak lanjut penyelesaiannya. Selain itu, 11 kecamatan yang belum menyelesaikan Self-Assessment Kecamatan Berdaya diminta menuntaskan kewajibannya paling lambat 31 Oktober 2026.

Ia juga menekankan keterlibatan seluruh perangkat daerah dalam percepatan digitalisasi perlindungan sosial melalui aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi ASN dan peran ASN sebagai agen perlindungan sosial. Melalui koordinasi, evaluasi, dan percepatan pelaksanaan program tersebut, Pemkab Pemalang berharap target kinerja akhir tahun dapat tercapai sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah

Rapat koordinasi dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang Bagus Sutopo, diikuti Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Tutuko Raharjo seluruh kepala perangkat daerah, kepala bagian, dan camat se-Kabupaten Pemalang.