Pemalang – Sebanyak 69 Desa / kelurahan di Kabupaten Pemalang saat ini belum melaksanakan Deklarasi Open Defecation Free (ODF) / Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS). Hal ini disampaikan Sekda Kabupaten Pemalang M. Ariffin saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Deklarasi Open Defecation Free (ODF) / Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) Kabupaten Pemalang, di salah salah satu hotel di Pemalang.

“Desa atau Kelurahan yang sudah melaksanakan deklarasi ODF/Stop BABS sebanyak 153. Untuk mencapai target 100% ODF, kita masih memiliki tantangan dengan harus menuntaskan 69 desa/kelurahan yang belum deklarasi ODF”, kata Sekda, Selasa, (3/3/2020).

Terkait hal itu, pihaknya menegaskan, agar segera dilakukan langkah – langkah inovatif dari lintas sektor.

“OPD, Kecamatan, Puskesmas, lembaga/organisasi masyarakat dan pihak -pihak terkait lainnya untuk bersama- sama melaksanakan program tersebut”, tegas Arifin.

Meski bukan sesuatu yang mudah namun Arifin optimis, dengan usaha yang terus- menerus dan dukungan dari semua pihak termasuk dukungan dari masyarakat, ODF akan dapat terlaksana dengan baik. Hal tersebut sudah dibuktikan oleh Kecamatan Pulosari yang telah mencapai status ODF 100% satu kecamatan pada tahun 2015 lalu.

Arifin menyebutkan, sampai dengan tahun 2019, di Jawa Tengah sudah ada 23 Kabupaten/ Kota yang sudah melaksanakan deklarasi ODF, sehingga masih ada 12 kabupaten / kota yang belum deklarasi.

“Salah satunya adalah Kabupaten Pemalang”, ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, Sholahudin, menjelaskan, bahwa Rakor yang digelar hari ini merupakan tindak lanjut dari beberapa-pertemuan yang pernah dilaksanakan sebelumnya, terkait Kabupaten Pemalang Stop BABS Tahun 2020.

Sholahudin menyampaikan, untuk mewujudkan Kabupaten Stop BABS, apabila kelurahan/desa sudah mencapai 100% akses sanitasi, dengan ketentuan, yakni pertama, masyarakat telah BAB hanya dijamban yang sehat, dan membuang tinja/ kotoran bayi hanya ke jamban yang sehat, kedua, tidak terlihat tinja di lingkungan sekitar, dan yang ketiga, adanya mekanisme monitoring yang dibuat masyarakat untuk mencapai 100% KK mempunyai jamban sehat serta ketentuan-ketentuan lainnya.

Rakor yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, diikuti Kodim 0711/ Pemalang, Polres Pemalang, OPD terkait, para Camat, Kepala Puskesmas, TP.PKK Kabupaten Pemalang, Forum Pemalang Sehat, Baznas Pemalang, dan Ketua organisasi profesi kesehatan Kabupaten Pemalang.