Pemalang – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU TR) Kabupaten Pemalang melakukan Dialog Interaktif dalam program Bincang OPD yang dihadiri oleh Narasumber Kabid Bina Marga Yugo Pranoto, Kabid Sumber Daya Air Muhammad Riza Fahlefi dan Kabid Jasa Konstruksi, Cipta Karya dan Tata Ruang Dirta Andilala di Radio Swara Widuri 87.7 FM Pemalang, Selasa (1/7/2025).

Kabid Bina Marga Yugo Pranoto mengatakan, terkait program jalan halus merata ada rekonstruksi jalan yang penanganannya cukup berat dan pemeliharaan rutin untuk penanganan jalan yang kondisinya level sedang.

“Kita ada 8 UPJI, UPJI 1 wilayah Watukumpul, UPJI 2 wilayah Belik, UPJI wilayah Kecamatan Moga dan Pulosari, UPJI 4 wilayah Randudongkal dan Warungpring, UPJI 5 wilayah Kecamatan Bantarbolang dan Bodeh, UPJI 6 wilayah Kecamatan Pemalang, UPJI 7 wilayah Kecamatan Petarukan dan Ampelgading dan UPJI 8 wilayah Kecamatan Ulujami dan Comal,” paparnya.

Terkait dengan program Bina Marga, pihaknya berpatokan dengan kondisi jalan eksisting ada 305 ruas di Kabupaten Pemalang yang masuk jalan Kabupaten dengan panjang total 765,72 km.

“Dari kondisi di akhir tahun 2024 untuk kondisi baik sekitar 75,5 persen itu sekitar 574,70 km itu yang harus kita pertahankan kondisi kemantapan ini dengan kegiatan pemeliharaan rutin,” ucapnya.

Masih menurut Yugo, untuk kegiatan penanganan peningkatan jalan yaitu dengan rekonstruksi, pihaknya punya PR 191 km dilakukan penanganan secara bertahap mulai tahun 2025 hingga 2030 ditarget per tahun yang harus ditangani kurang lebih sekitar 38 km.

Yugo menjelaskan, untuk tahun ini ada beberapa penanganan yaitu untuk penataan wajah kota mulai dari exit tol gandulan sampai ke pasar beji, jalan jenderal sudirman mulai pasar beji sampai alun-alun, nantinya dari jalan jenderal sudirman sampai pegadaian akan dibuat city walk.

Tujuan city walk adalah peningkatan ruang publik di pusat kota, peningkatan ekonomi lokal melalui penataan kawasan pertokoan menjadi nyaman dan tertib dan meningkatkan kenyamanan para pejalan kaki.

“Penanganan selanjutnya terkait rob ada di ruas blendung-kertosari, mojo-blendung dan tasikrejo-pamutih serta ada beberapa ruas terkait ketahanan pangan seperti belik-watukumpul, petarukan-gondang, jebed-kendalsari, karangbrai-jatiroyom dan blimbing-kebandaran untuk total anggaran rekonstruksi yaitu sekitar 63 milyar,” kata Yugo.

Sementara itu, terkait sumber daya air di Kabupaten Pemalang, Kabid Sumber Daya Air (SDA) Muhammad Riza Fahlevi menjelaskan, secara garis besar pengelolaan sumber daya air tidak dibatasi administratif artinya secara filosofis air dari hulu ke hilir mengalir kemudian dengan berbagai persoalan sepanjang dari hulu ke hilir tanpa mengenal batas administratif.

“Dengan demikian, maka pengelolaan sumber daya air di Indonesia dibagi menjadi beberapa kewenangan yaitu kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten. Ketiganya berpedoman pada pengelolaan air provinsi atau pusat dan kabupaten itu sendiri,” ungkap Riza.

Kemudian untuk arahan teknisnya, Riza juga dipedomani oleh Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 dimana ada 5 poin penting yang mana setiap kabupaten/kota, provinsi dan pusat berpedoman pada 5 hal tersebut diantaranya kebijakan untuk konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak, peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air dan peningkatan kinerja pengelolaan sistem informasi sumber daya air.

Selanjutnya, Kabid Jasa Konstruksi, Cipta Karya dan Tata Ruang Dirta Andilala menyampaikan, pada bidangnya mengelola 8 program dari 11 program di DPU TR Kabupaten Pemalang, yang pertama terkait dengan pengelolaan bangunan gedung ada 2 tupoksi pelayanan terkait dengan peraturan bangunan gedung dan penerbitan sertifikat layak fungsi.

“Salah satu tugas utama kami adalah bagaimana menata bangunan gedung di Kabupaten Pemalang sekaligus terkait dengan persetujuan bangunan gedung dan layak dan fungsi dari bangunan,” jelas Andilala.

Kemudian yang kedua, bidangnya juga memberdayakan sektor jasa konstruksi baik dari segi tenaga kerja maupun dari segi pengusaha biasanya yang dilakukan adalah kegiatan pembinaan sekaligus sertifikasi untuk tenaga jasa konstruksi.