Semarang – Permasalahan banjir rob di wilayah pesisir Kabupaten Pemalang bagian timur kian dirasakan dampaknya oleh masyarakat, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menyebutkan, saat ini masyarakat sangat menginginkan kehidupan bisa pulih seperti sediakala terutama pada sektor ekonomi.

Terkait hal itu, dalam rapat koordinasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Permasalahan Banjir Rob Pantura bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Komite II DPD RI, Bupati Anom meminta bantuan kepada pemerintah pusat agar bisa bersinergi dalam mengatasi masalah tersebut.

Dalam rakor itu, Bupati mengungkapkan bahwa masyarakat mengharapkan lingkungannya bisa kembali pulih seperti semula dan hal ini perlu effort bersama-sama, karena kondisi tersebut tidak mungkin diatasi di level kabupaten dan mungkin juga provinsi. Untuk mereduksi kata Bupati mungkin bisa, tapi untuk mengatasi secara keseluruhan tidak bisa karena abrasinya sudah sedemikian tinggi dan setiap hari masyarakat sudah mengalami rob sampai diatas lutut.

“Jadi kami memerlukan yang lebih luas untuk bisa menangani ini sehingga apa yang bisa kita integrasikan, kita intervensi ini bisa terasa di masyarakat,” papar Bupati Anom saat di ruang rapat Gedung B Lantai V Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (3/7/2025).

Menurutnya, Pemkab Pemalang bersama dengan masyarakat telah bahu-membahu mengatasi banjir rob dengan membangun tanggul kandang jangkrik dari bambu, selain itu, pemerintah juga telah memberikan bantuan sosial dan juga melaksanakan penanaman mangrove sebagai langkah untuk mengatasi abrasi laut.

“Masyarakat sudah ingin pulih untuk mendapatkan mata pencaharian seperti semula, dampak rob seperti disampaikan Bupati, sudah mencapai seribu hektare, baik tambak, pertanian, kemudian melati yang sebenarnya menjadi komoditas ekspor, total seribu hektare.

“Tadi sudah di 13 desa, jadi masyarakat kehilangan mata pencaharian, bahkan yang tadinya punya peternakan ayam petelur harus minggir, kalau kami lihat memang perlu atensi dan intervensi di level nasional, dan kami berharap bisa segera cepat walaupun mungkin tidak bisa menyeluruh, karena masyarakat mungkin sudah berteriak ke Bupati, terus ke Pak Gubernur dan sekarang mungkin teriaknya sudah ke Pak Presiden,” paparnya.

Menanggapi paparan Bupati Anom, Komite II DPD RI yang diwakili Abdul Kholik asal Jawa Tengah mengatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan kepada kementerian ataupun instansi terkait ditingkat pusat.

“Dari pertemuan ini kami sudah menangkap sebagian (permasalahan) daerah yang tentu akan kami tindak lanjuti dengan mitra kami yaitu Pak Menteri dan juga Bapak Presiden, poin-poin hasil rapat ini sudah dicatat dan akan kita tindak lanjuti sebagai bagian dari tupoksi kami, kami juga mohon doa semoga dapat bekerja dengan baik dan bisa berkolaborasi dengan daerah,” ungkapnya.

Pernyataan senada juga disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang berharap Jawa Tengah dapat menjadi daerah prioritas dalam pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat.

“Saat ini masyarakat kami teriak, mohon kami dikawal pak, kalau perlu kebijakan Bapak Presiden dan jika diijinkan, giant sea wall jangan dimulai dari Jakarta Pak, dari Brebes sampai ke wilayah kita (Jawa Tengah) Pak, kami akan tunggu dan kami berterimakasih sekali,” harapnya.

Rapat yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi tersebut merupakan rapat dalam rangka Kunjungan Kerja Komite II DPD RI di Jawa Tengah.

Rakor tersebut juga dihadiri Kepala Balai Pelaksana Perumahan Jawa III Kementerian PKP, Kepala BPJN Jawa Tengah – DIY, Asisten Ekonomi Pembangunan Sekda Jateng, para Kepala OPD terkait Pemprov Jateng, dan juga para Kepala Daerah yang wilayahnya terkena rob seperti Bupati Demak, Bupati Pekalongan, Walikota Pekalongan, dan Walikota Semarang.