Pemalang – Capaian vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Pemalang saat ini mencapai kurang lebih 70% dari target yang ditetapkan. Pencapaian ini menjadi alasan kuat bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk segera melakukan akselerasi dalam menggerakkan roda ekonomi, khususnya untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem, menangani anak putus sekolah, dan menurunkan angka stunting. Dengan kata lain, sekaranglah saatnya kembali mengambil ancang-ancang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai terobosan dan pendekatan.

Demikian simpulan perbincangan Suara Merdeka dengan Bupati Pemalang H. Mukti Agung Wibowo, S.T., M.Si, menjelang peringatan Hari Jadi Kabupaten Pemalang ke-447 Tahun 2022, belum lama ini. Seperti diketahui, pandemi Covid-19 secara makro-mondial telah menunda seluruh agenda pembangunan di semua negara. Situasi pandemi ini juga berimbas pada agenda pembangunan di Kabupaten Pemalang. Tidak bergeraknya sektor ekomomi berakibat pada menurunnya pendapatan negara.

Konsekuensinya, pemerintah daerah harus mengetatkan prioritas anggaran pembangunan.
“Prioritas pembangunan harus benar-benar mempertimbangkan tiga matra, yaitu urgency, priority, dan seriously. Banyak program yang penting dan masuk ke dalam skala prioritas, tetapi harus kita tunda dulu jika tidak termasuk dalam kondisi yang seriously,” ujarnya.

Lebih lanjut, Agung menegaskan bahwa implementasi RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 pun harus di-pitati tanpa menghilangkan orientasi arah dan kebijakan yang telah ditetapkan. Persoalan mondial sebagai akibat dari pandemi Covid-19 adalah menurunkan tingkat pendapatan masyarakat. Berdasarkan data statistik mutakhir, angka kemiskinan di Kabupaten Pemalang berada pada kisaran 16,56% (2021) dan 9,6% angka kemiskinan ekstrem. Angka ini membawa Kabupaten Pemalang masuk dalam kategori kabupaten dengan kemiskinan ekstrem.

Berdasarkan hasil rapat pleno tingkat menteri yang tergabung dalam Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dipimpin oleh Wakil Presiden pada tanggal 25 Agustus 2021 lalu, 25 desa di Kabupaten Pemalang masuk dalam fokus program pengentasan kemiskinan ekstrem. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pemalang dua tahun terakhir memang menunjukkan tren meningkat, dari 15,41% pada tahun 2019 menjadi 16,02% pada tahun 2020 dan naik lagi menjadi 16,56% pada tahun 2021.

“Efek berantai dari naiknya angka kemiskinan adalah menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, rendahnya daya beli dan konsumsi masyarakat, banyaknya kegiatan di sektor ekonomi formal yang mandeg, dan maraknya ekonomi informal,” tandas Agung.

Untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pemalang, selain intervensi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Pemalang juga melakukan intervensi melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Di bawah komando Wakil Bupati Pemalang, TKPKD telah menyusun strategi, kebijakan, dan terobosan-terobosan.

Ada 3 (tiga strategi yang akan digunakan untuk menanggulangi kemiskinan, yakni mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
Intervensi pertama pada tahun 2021 adalah melakukan verifikasi dan validasi (verval) data rumah tangga miskin ektrem pada 25 lokasi prioritas. Sebelum verval dilakukan, ada 4.030 rumah tangga miskin ektrem. Jumlah ini turun menjadi 1.890 rumah tangga miskin ektrem setelah dilakukan verval.

Yang kedua, menyediakan pelayanan dasar berupa 662 Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) melalui kerjasama dengan Disperkim Provinsi Jawa Tengah, Kementerian PUPR, BAZNAS Jateng, BAZNAS Kabupaten Pemalang, Bank Jateng, dan TJSLP Jateng; 112 sambungan listrik baru dari PLN; dan 548 jamban dari BAZNAS Kabupaten Pemalang. Selain itu, juga diberikan top up BLT Dana Desa selama tiga bulan sebesar Rp300.000,00 per bulan untuk 3.829 keluarga penerima manfaat. Untuk tahun 2022, menurut Agung, program kerjasama penyediaan pelayanan dasar tetap dilanjutkan ditambah dengan program beasiswa, bantuan beras, top up cash, jaminan kesehatan, serta penanganan kerawanan.