PEMALANG – Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menyampaikan Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang yang digelar di ruang Rapat Paripurna DPRD, Rabu (8/7/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemalang, Slamet Ramuji, dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.

Dalam penyampaiannya, Bupati Anom mengapresiasi berbagai pandangan, pertanyaan, saran, dan masukan yang disampaikan seluruh fraksi DPRD sebagai bagian dari proses penyempurnaan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Ia menjelaskan bahwa uraian secara rinci atas seluruh tanggapan tersebut telah dituangkan dalam Buku Jawaban Eksekutif yang disampaikan kepada DPRD.

Salah satu isu yang menjadi perhatian mayoritas fraksi adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp143,6 miliar. Bupati menjelaskan bahwa SiLPA tersebut terdiri atas SiLPA terikat sebesar Rp102 miliar dan SiLPA tidak terikat sebesar Rp41,5 miliar.

Menurutnya, sebagian besar SiLPA merupakan dana yang telah memiliki peruntukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) Terarah, DAU Tambahan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, Dana Insentif Fiskal, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), serta SiLPA Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dana tersebut wajib dianggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Sementara itu, SiLPA yang tidak terikat akan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung berbagai program prioritas daerah. Pemanfaatannya diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, percepatan penanggulangan kemiskinan dan stunting, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ketahanan pangan, serta program prioritas lainnya dalam APBD Tahun Anggaran 2026.

“Setiap rupiah yang tersisa bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang lebih merata, pelayanan publik yang semakin berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pemalang,” tegas Bupati.

Menanggapi perhatian fraksi terhadap pendapatan daerah, Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang akan terus memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, peningkatan kualitas pelayanan, digitalisasi sistem pemungutan, optimalisasi aset daerah, serta penguatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Di sisi belanja daerah, pemerintah akan memastikan anggaran difokuskan pada program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, antara lain pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, percepatan penurunan kemiskinan dan stunting, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan investasi daerah.

Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui peningkatan kualitas perencanaan, penguatan pengawasan internal, percepatan tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun DPRD, optimalisasi teknologi informasi, serta peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurutnya, keberhasilan Kabupaten Pemalang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Mengakhiri penyampaiannya, Bupati Anom menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin antara pemerintah daerah dan DPRD. Ia menegaskan bahwa seluruh masukan fraksi akan menjadi bahan evaluasi dalam menyempurnakan kebijakan pembangunan daerah.

“Pemerintah Kabupaten Pemalang berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi secara bertanggung jawab, terukur, dan berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik serta kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat,” pungkasnya.