PEMALANG – Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos KBPP) Kabupaten Pemalang menyusun strategi lintas sektor guna menekan angka pernikahan dini melalui Rapat Koordinasi Pembahasan Permasalahan Perkawinan Anak di Ruang Pertemuan Sekretariat GOW, Selasa (9/6/2026).

Kegiatan tersebut menjadi forum sinergi antarinstansi untuk memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak demi menjamin perlindungan hak anak serta mewujudkan ketahanan keluarga yang lebih baik di Kabupaten Pemalang.

Rapat dihadiri perwakilan dari Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bidang Dalduk-KB Dinsos KBPP, serta pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan data Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, angka pengajuan dispensasi kawin masih tergolong tinggi. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 550 anak mengajukan dispensasi kawin, terdiri dari 382 perempuan dan 168 laki-laki. Sementara pada tahun 2025 jumlahnya mencapai 453 anak, dengan rincian 398 perempuan dan 55 laki-laki.

Kabid PPPA Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang, Triyatno Yuliharso menegaskan bahwa penguatan edukasi kepada pelajar maupun orang tua menjadi langkah penting dalam menekan angka perkawinan anak. Edukasi tersebut mencakup kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama, hingga pemahaman hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai upaya mencegah kekerasan terhadap anak.

Menurutnya, pendekatan edukasi sebaya melalui Forum Anak dan Generasi Berencana (GenRe) perlu dioptimalkan, disertai penguatan peran guru serta sosialisasi terpadu di lingkungan sekolah agar pesan pencegahan dapat tersampaikan secara efektif.

Sebagai tindak lanjut, rapat tersebut juga menyepakati pembentukan tim penyusun Buku Saku Pencegahan Perkawinan Anak yang diharapkan menjadi media edukasi praktis dan mudah dipahami masyarakat dalam mencegah pernikahan dini.

Kontributor : Anugrah Fitria Berliannanda