Pemalang – Pemerintah Kabupaten Pemalang melakukan audiensi dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk membahas rencana pengembangan Kawasan Industri Pangan Halal. Langkah ini menunjukkan komitmen Pemkab Pemalang untuk meningkatkan ekonomi syariah dan memperkuat posisi industri halal di Indonesia.

Dengan adanya kerja sama antara Pemkab Pemalang dan KNEKS, diharapkan pengembangan Kawasan Industri Pangan Halal dapat meningkatkan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menjelaskan ini menjadi titik ataupun menjadi underlying bagi Pemkab untuk membentuk tim yang akan merencanakan program kerja kedepan.

“Sekda atau Asisten siapkan juga spesial ruangannya, kelengkapannya apa yang harus disiapkan, sehingga pada saat ada kegiatan misalnya dengan tim dari Jakarta atau dari KNEKS atau mungkin nanti dari lembaga Kementerian lain ada tim yang mengakselerasi untuk bisa segera dilaksanakan”, ujar Anom di ruang Peringgitan rumah dinasnya.

Melalui pertemuan hari ini lanjut Anom pihanya secara institusi pemerintahan mempunyai legalitas yang cukup untuk melangkah jauh ke depan supaya bisa mengakselerasi lebih cepat. Jadi task force ini benar-benar tidak hanya sebuah SK, sebuah surat namun benar -benar ada kegiatannya, ada aktivitas dan juga ada office-nya yang bisa membuat ke depan ini apa aktivitasnya, apa result-nya.

“Dan juga next-nya kita harus seperti apa. Ini yang kami harapkan bisa lebih mempercepat akselerasi,” jelasnya, Selasa (22/7/2025).

Ia juga berharap pertemuan hari ini antara Pemkab Pemalang dan KNEKS menjadi dasar, menjadi underlying lebih lanjut untuk merealisasikan kawasan industri pangan halal yang ada di Pemalang, mau tidak mau ada industri.

“Sementara kami memiliki lahan yang milik negara adalah di selatan kota kami sementara di sebelah utara kami ini relatif sudah menjadi perkampungan jadi agak sulit kalau harus membebaskan lahan jadi kalau akhirnya kita tadi menyampaikan hasil survei di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Pemalang dan Bantarbolang itu yang tersediaan lahan dan memang paling dekat,” kata Anom, didampingi Sekda, dan sejumlah Kepala OPD terkait.

Sebelumnya Plt. Direktur Industri Produk Halal, Managemen Eksekutif KNEKS Putu Rahwidhiyasa menjelaskan tugas yang diembannya ada empat bidang, yang utama adalah mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan serta untuk mendukung keuangan internasional.

“Inklusif ya tidak hanya untuk strata tertentu tetapi bersifat inklusif ini pendekatan yang kami gunakan karena ekonomi itu sangat konsen dengan sektoril, maka yang dikenal adalah sektoril di dukung oleh keuangan kami, yang dikenal adalah industri halal serta infrastruktur kita sama dengan seluruh pemerintahan yang terlibat di dalam ekosistem ini riset dan development kami bekerja sama dengan Brint (Badan Riset dan Inovasi Nasional),” paparnya.

Sedangkan untuk tahun ini ada 13 penelitian yang dibantu oleh Brint kemudian regulasi, branding sekitar 3 tahun lalu dan juga sasaranya adalah pasar global dan pasar domestik.

“Tapi juga aspektifnya kami garap juga contoh, untuk pasar global kami kerjasama dengan UAE Uni Emirat Arab saat ini kami sedang negosiasi dengan enam negara di timur tengah sudah di putaran kedua, insya Allah di Agustus ini putaran ketiga itu membuka kecepatan ekspor produk halal kita ke negara – negara tersebut kalau tadi disampaikan oleh Pak Bupati, Pak Asisten, bahwa banyak potensi, terutama pertanyaan di Pemalang selain untuk kebutuhan domestik kalau benar-benar ini bisa untuk ekspor produk halal itu bisa kita fasilitasi pertemuan dengan mereka,” ungkapnya.

“Tadi sampaikan oleh Pak Bupati, mungkin pada saat penggahasan ini Pemalang belum wujud tapi kalau ternyata memang punya potensi dan bisa dikembangkan tentunya akan masuk juga kalau kami tidak salah memahaminya jadi bisa menjadi peluang bahwa di dalam prioritas nasional masih ada kemungkinan pengembangan kawasan sentra produksi pangan punggung pangan lainnya termasuk pemalang kalau itu bisa masuk ke dalam kegiatan prioritas tentunya kami bisa bantu bicara dengan pemerintah juga untuk bisa masukkan ini sebagai program prioritas dan menurut kami ini sangat terbuka kemungkinannya tergantung nanti kembali kepada kajian di pemalang,” jelas Putu.