PEMALANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang menggelar rapat paripurna yang dihadiri Plt Bupati Pemalang Mansur Hidayat, dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Selasa (22/8/2023).

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Pemalang Tatang Kirana. Ada enam fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya yaitu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pandangan umum Fraksi PKS antara lain, proyeksi bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perubahan APBD 2023. PAD direncanakan bertambah Rp. 27.001.137.000 atau 7,09%. Kedua, seberapa pengaruhnya kebijakan dan alokasi umum yang sudah ditentukan penggunaannya terhadap postur anggaran di Kabupaten Pemalang. Ketiga dalam hal optimalisasi pajak dan retribusi daerah, pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan dan basis data, sehingga mendapatkan data yang akurat dan terkini.

Selanjutnya, pandangan umum Fraksi Partai Gerindra memandang adanya ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat sangat besar. Hal itu akan sangat berpengaruh pada kemampuan keuangan daerah, maka diperlukan adanya formulasi yang baik agar ketergantungan tersebut diimbangi dengan peningkatan pendapatan asli daerah.

Fraksi Partai Golkar dalam pandangan umumnya menyampaikan, dalam APBD terdapat dana transfer DAK, DAU dan bagi hasil dari Dana Desa. Apakah hal itu dapat dipastikan ada kenaikan lebih dari yang direncanakan. Peningkatan pendapatan dari aset yang dipisahkan yang berada pada badan milik daerah seperti PDAM Tirta Mulia, PT. Aneka Usaha dan Bank Pemalang semestinya harus ditingkatkan. Sehubungan dengan hal itu Fraksi Golkar menanyakan upaya apa saja yang dilakukan Badan Usaha Milik Daerah tersebut untuk meningkatkan PAD.

Kemudian pandangan umum dari Fraksi PPP terkait dengan bagaimana kesiapan pemerintah daerah dalam persiapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.

Pandangan umum selanjutnya dari Fraksi PKB, PKB menanyakan PAD dalam APBD Induk sebesar 380,69 milyar, dan setelah perubahan menjadi 407,7 milyar atau naik sebesar 27 milyar. Kenaikan tersebut direncanakan paling besar dari sektor pajak daerah yaitu dalam APBD Induk sebesar 97,7 milyar, dan setelah perubahan menjadi sebesar 108,5 milyar atau naik 11%. Kemudian Fraksi PKB juga menanyakan terkait progres capaian target pemasangan tapping box, yaitu suatu alat transaksi di hotel dan rumah makan. Pada tahun 2022 target terpasang 50 alat, dan target pada tahun 2023 terpasang 100 tapping box.

Terakhir pandangan umum Fraksi PDIP. Fraksi PDIP menyampaikan antara lain, jumlah besaran alokasi anggaran untuk infrastruktur yang dianggarkan pada perubahan APBD tahun 2023. Hal tersebut mengingat kebijakan pemerintah daerah tahun 2023 difokuskan pada pendanaan percepatan pembangunan infrastruktur terutama infrastruktur jalan, sedangkan pada saat ini masalah infrastruktur pada jalan kabupaten masih menjadi persoalan penting untuk segera dibenahi. Kedua terkait dengan sejauh mana pencapaian visi misi dan program prioritas daerah di tahun 2023.

Usai semua fraksi menyampaikan pandangan umumnya, rapat ditutup oleh Ketua DPRD Tatang Kirana.