PEMALANG – Plt. Bupati Pemalang Mansur Hidayat mengikuti Rapat Paripurna bersama DPRD Kabupaten Pemalang dan sejumlah pejabat di Gedung DPRD, Jumat (26/8/2022).

Agenda Rapat Paripurna kali ini adalah mendengarkan Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2022, dimana merupakan tindak lanjut dari Rapat Paripurna pada Rabu lalu terkait Penyampaian Raperda Perubahan APBD TA 2022.

Ketua DPRD Tatang Kirana selaku pimpinan rapat memberikan kesempatan untuk para fraksi memberikan pandangannya terkait Raperda secara berurutan.

Pandangan dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menanyakan terkait sisa waktu TA 2022 setelah perubahan apakah memungkinkan dilaksanakannya pembangunan infrastruktur dengan kualitas yang baik, kemudian fraksi PPP juga menanyakan upaya apa yang akan dilakukan oleh Plt. Bupati terkait dengan kondisi Pemda pasca OTT.

Kemudian pandangan dari fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) menanyakan peningkatan mutu pendidikan dan penanggulangan kemiskinan ekstrim menjadi prioritas dalam penggunaan Perubahan Anggaran TA 2022, lalu upaya apa saja yang akan dilakukan Pemda dalam meningkatkan kualitas SDM sehingga penempatannya sesuai keahlian bukan dengan like and dislike.

Lalu dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menginginkan data pencapaian program prioritas daerah yakni Desa Wisata (Dewi), Desa Sinergi (Desi), Desa Digital (Dedi) dan Kota Industri (Koin). Selain itu fraksi PKS juga menanyakan kebijakan BKD Pemalang berkaitan dengan tenaga kerja kontrak atau honorer di seluruh instansi Pemda yang belum masuk P3K, mengingat pada tahun 2023 akan ditiadakan, lalu acuan atau pedoman dari BKD agar memberikan keadilan bagi para tenaga kontrak.

Menurut Tatang, rapat paripurna pandangan fraksi hari ini dihadiri oleh 29 anggota dewan dan rencananya, rapat paripurna pembahasan terkait Raperda Perubahan APBD TA 2022 akan dilanjutkan pada Kamis, (1/9/2022) dengan agenda jawaban eksekutif.