Pemalang – Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pemalang, salah satu isu strategis yang penting adalah mewujudkan keseimbangan pembangunan di desa dengan pembangunan di kota. Demikian penegasan Bupati Pemalang, H. Mukti Agung Wibowo, S.T., M.Si, belum lama ini. “Selama ini, pembangunan di wilayah pedesaan dan pembangunan di wilayah perkotaan, berjalan sendiri-sendiri, tidak saling terkait dan saling melengkapi,” paparnya lebih lanjut.

Seperti diketahui, mewujudkan keseimbangan pembangunan perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu misi yang diusung pada kontestasi pilkada tahun 2020 yang lalu. Kegiatan pembangunan perkotaan seharusnya saling melengkapi dan saling terkait dengan pembangunan di wilayah perdesaan. Keterkaitan ini bisa terlaksana apabila kita menempatkan dan memandang desa sebagai basis potensial kegiatan ekonomi. Dengan kerangka kebijakan seperti itu, desa ditempatkan sebagai sebagai pusat-pusat pembangunan dan motor utama penggerak roda perekonomian. “Jadi, tidak hanya terfokus di kota saja sebagai as dari pergerakan ekonomi,” ujarnya.

Lebih jauh Agung menjelaskan, keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan dapat dilakukan melalui percepatan, peningkatan kualitas pelayanan pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa, dan penataan kawasan perkotaan. “Program Desa Digital atau DEDI pada dasarnya hanya sarana agar pelayanan bisa terlaksana secara cepat,” tandasnya, “jika keterpaduan pembangunan antara desa dan kota telah terbangun, maka akan terbangun sinergi yang baik antardesa, maupun antara desa dengan kota.”

Secara sederhana, keterpaduan tersebut bisa dimulai dari musrenbangdes yang dilanjutkan dengan musrenbang kecamatan. Pada forum di tingkat kecamatan inilah, sinergi antardesa dalam satu kecamatan mulai dikonsolidasikan sehingga terbangun jalinan. “Dengan cara demikian, masing-masing desa akan meningkatkan Indeks Desa Membangunnya. Pada sisi lain, indeks ketimpangan antar wilayah secara sistematis akan menipis dengan sendirinya,”’ ujarnya. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Pemalang akan mengawal, mendorong dan memfasilitasi setiap desa agar terbangun sinergi dalam mengembangkan potensinya masing-masing.

“Setiap desa pasti memiliki potensi unggulan masing-masing yang bisa dioptimalkan sedemikian rupa untuk membangun kemandirian desa,” tandasnya sembari menyambungkan, “untuk itu, perlu digitalisasi data untuk mempercepat layanan di setiap desa guna mendongkrakan pengembangan potensi desa.” Dengan kerangka membangun sinergi antardesa sebagaimana diformulasikan di atas, konsentrasi pengembangan kota kecamatan adalah peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan untuk menjamin konektivitas dan akses antardesa dengan kota kecamatan, menyediakan sarana prasarana publik, serta memastikan konektivitas antardesa dan komunikasi antar wilayah.

Sembari mengutip Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, Mukti Agung Wibowo menjelaskan arah yang hendak dicapai dari Desa Sinergi. Melalui program Desa Sinergi, desa didorong untuk memiliki kemampuan dalam melaksanakan pembangunan Desa, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa sebesar-besarnya. Kata kunci dari desa mandiri adalah mampu memiliki ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Dengan demikian, desa bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata-mata tergantung dengan bantuan dari pemerintah, mampu memaksimalkan potensi desa dan kemampuan masyarakatnya, serta tidak tergantung pada bantuan pihak luar.

Jika upaya memaksimalkan potensi desa dan membangun sinergi berjalan secara optimal, desa bisa menciptakan banyak lapangan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam semua proses pembangunan. Strategi dasar yang diterapkan untuk membangun kemandirian desa, diantaranya (1) membangun kapasitas warga dan organisasi kemasyarakatan di desa yang dinamis dan kritis, (2) memperkuat kapasitas pemeri