PEMALANG – Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Pemalang kembali dilaksanakan, kegiatan ini merupakan Rapat TKPK yang ke 2 ditahun 2021 yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Pemalang, Rabu (8/12/2021).

Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo dalam arahannya diacara tersebut mengatakan, tingginya angka kemiskinan masih menjadi salah satu isu strategis pembangunan, baik ditingkat Pusat, Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Pemalang, terlebih lagi dengan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan angka kemiskinan semakin meningkat. Dimana pada tahun 2021, tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar 11,79% sedangkan tingkat kemiskinan Kabupaten Pemalang sebesar 16,56%, naik sebesar 0,54% dari tahun 2020 yaitu 16,02%. Hal ini berarti sebanyak 16,56% atau 215 ribu jiwa penduduk Kabupaten Pemalang merupakan penduduk miskin. Selain itu, hal yang perlu mendapat perhatian adalah Kabupaten Pemalang nomor 4 kabupaten termiskin diantara 35 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah.

” Kabupaten Pemalang bersama 34 kabupaten lain masuk dalam prioritas penanganan kemiskinan ekstrem tingkat nasional di tahun 2021. Hal tersebut disebabkan tingginya tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pemalang, yaitu 9,52% atau 124 ribu jiwa jauh di atas tingkat kemiskinan ekstrem nasional sebesar 4%. Tingginya angka kemiskinan ekstrem ini menjadi permasalahan kita bersama yang harus kita cari solusinya. Pemerintah pusat menargetkan kemiskinan ekstrem turun menjadi 0% pada tahun 2024, karena itu kita wajib mendukung pencapaian target tersebut “. ungkap Agung

Lebih lanjut Bupati dijelaskan, kemiskinan ekstrem menjadi tantangan, untuk itu diperlukan extraordinary effort, inovatif, integratif, dan kolaboratif dari semua pihak. Extraordinary sendiri artinya bukan sekedar usaha yang biasa-biasa saja, tapi harus luar biasa dengan cara mengoptimalkan semua sumber daya yang ada yang diperkuat dengan inovasi.

” Pada kesempatan yang baik ini saya mengimbau agar saudara yang hadir di sini dapat memunculkan inovasi-inovasi program penanggulangan kemiskinan. Penanganan terhadap kemiskinan ekstrem juga dilakukan secara integratif, melalui siknronisasi kebijakan mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan juga Desa sesuai dengan kewenangannya masing-masing “. ajak Bupati Agung

Untuk penanganan secara kolaboratif kata Bupati dibutuhkan kerja sama yang baik dengan semua pihak, termasuk dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha. Karenanya Bupati mengajak semua yang hadir di acara tersebut untuk peduli dengan lingkungannya dan berempati melalui aksi nyata membantu sesama. Karena sesungguhnya kemiskinan adalah masalah kemanusiaan yang menjadi tanggung jawab kita bersama.

” Perlu saya sampaikan, bahwa percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dilakukan dengan mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan “. ucap Agung

Bupati Agung menambahkan, strategi mengurangi beban pengeluaran dilakukan dengan kebijakan pemberian beasiswa, bantuan beras, bantuan langsung tunai, jaminan kesehatan daerah dan penanganan desa rawan pangan, Strategi meningkatkan pendapatan dilakukan dengan kebijakan pengembangan berbagai potensi desa, pemberdayaan UMKM, pembinaan wirausaha muda, berbagai pelatihan dan kemudahan investasi, dan strategi meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dilakukan dengan kebijakan penyediaan universal access, penanganan kawasan kumuh dan peningkatan konektifitas antar wilayah. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yaitu dengan adalah pemutakhiran data penduduk miskin ekstrem, perencanaan dan penganggaran daerah dengan lokasi prioritas desa / kelurahan miskin ekstrem, serta optimalisasi peran sektor non pemerintah.

Acara dilanjutkan dengan diskusi yang dimoderatori oleh Sujarwo Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pemalang dengan pemateri Wakil Bupati Pemalang Mansur Hidayat dengan materi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem. (GI).