PEMALANG – Pemerintah Kabupaten Pemalang selama empat tahun berturut – turut menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WIP) pada Laporan Keuangan Daerah dari BPK RI Dan di tahun keempat ini Piagam Penghargaan atas pencapaian openi WTP kembali diserahkan Menteri Keuangan melalui Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Type A Tegal, Fanny Fetranto kepeda Bupati Pemalang diwakili Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) MA Puntodewo di ruang kerjanya, Rabu, (2/12/2020)

Usal menerima piagam penghargnaan atas pencapaian opini WTP, Puntodewo menyampaikan terima kasih terhadap apresiasi yang telah diberikan Menten Keuangean lewat KPPN Tegai kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Puntodewo menuturkan penghargaan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan pada setiap Pemberian opini WTP oleh BPK RI diawali sebelumnya dengan pemenksaan oleh BPK RI terhadap laporan keuangan pemenntah daerah yang dilakukan setiap tahun.

°Sejak tahun 2017 yaitu pada Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016, kami sudah menerima penghargaan tersebut, sehingga saat ini sudah yang keempat kalinya secare berturut -turut”, ungkap Puntodewo

Disampaikannya, bahwa penghar gaan tersebut merupakan penghargaan dari Menteri Keuangan terkait pencapaian opini WTP pada Laporan Keuangan Daerah dan atas nama Menten Keuangan maka diberikan penghargaan kepada Pemenntah Kabupaten Pemalang berupa piagam.

Puntodewo menuturkan, opini WTP, merupakan bentuk pengakuan BPK terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Pemaiang yang dinilai sudah baik. Sedangkan Pemberian penghargaan opini WTP yang diberikan pada tahun 2020 sekarang ini adalah penghargaan dan hasil pemeriksaan pengelolaan LKPD tahun sebelumnya yaitu tahun 2019.

“Kelau toh memang nanti pada tahun 2021 ada prestasi atau opini WTP yang didapatkan, berarti pengelolaan pada saat pemerintahan yang tahun 2020”, kata Puntodewo.

Terkat dengan WTP yang diterima oleh Kabupaten Pemalang, Puntodewo menyebutkan, secara berturut -turut, Kabupaten Pemalang telah menenma opini WTP hingga empat kali ini, yakni untuk Laporan Kevangan Daerah Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018 dan 2019. Sementara untuk Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020 akan dibenkan pada tahun 202.

“Setidak – tidaknya kita masih bisa mempertahankan opini WTP itu”, harap Puntudewo

la mengatakan, BPKAD dan instansi yang mengelo keuangan daerah komitmen terhadap semua hasil temuan dari BPK. Baik temuan yang sfatnya aspek kepatuhan maupun aspek administrasi, semus berusaha untuk ditindaklanjuti sehingga pengelolaan keuangan kedepan diharapkan selalu atau dapat meningkat dari tahun ke tahun.