Pemalang – Guna mencegah penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa (DD), baik dalam pengelolaan tatanan administrasi maupun implementasinya, Pemkab telah membentuk Tim pengawal, pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)dari Kejaksaan Negeri Pemalang. Hal tersebut disampaikan Bupati Pemalang Junaedi saat sosialisasi pengawasan dana desa dan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)  Kabupaten Pemalang,di pendopo rumah dinas Bupati, Kamis, (24/8/2017).

“TP4D ini berfungsi mengingatkan pemerintah, baik itu di tingkat kabupaten hingga desa sebagai pemegang anggaran apabila terjadi penyimpangan untuk tidak dilanjutkan”. Terang Junaedi.

Artinya lanjut Junaedi, TP4D dibentuk untuk mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan, melalui upaya- upaya pencegahan atau preventif dan persuasif. Sebab jika sudah diingatkan tetapi tetap diteruskan, tentu bukan saja ada peraturan yang dilanggar tetapi juga mengakibatkan kerugian negara atau terjadinya tindak pidana korupsi.
Terkait dengan sosialisasi ini, pihaknya mengapresiasi langkah dan inisiasi Kejaksaan Negeri Pemalang.
“Apalagi sosialisasi hari ini juga dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah”. Ujar Junaedi.

Sementara itu, Kajari Kabupaten Pemalang, Bambang Supriyambodo menjelaskan, kegiatan tersebut dimaksudkan, untuk memberikan pemahaman kepada para Kepala desa se Kabupaten Pemalang, agar dana desa yang telah diterima sejak tahun 2015 hingga 2017 ini, dapat digunakan tepat sasaran, selaras dengan 9 program prioritas Nawacita yang telah dicanangkan Bapak Presiden, dimana program ketiganya, adalah membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka NKRI yang tujuannya, untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.
Kegiatan tersebut diikuti Kapala Desa, dan camat se – Kabupaten Pemalang.